Pada dengan prosentase 1%. Sedangkan untuk anggaran dana otonomi

Pada gambar 4 menunjukkan bahwa
APBD daerah Papua mendapatkan tambahan dana dari dana lain-lain yaang
dinyatakan sah dengan prosentase 1%. Sedangkan untuk anggaran dana otonomi
khusus sendiri mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Namun pada gambar 5
menunjukkan bahwa pada komposisi APBD terkhusus pada sumbangan dana otonomi
khusus ini mengalami penurunan hampir 20% dari tahun sebelumnya  tetapi mengalami peningkatan pada dana lain
yang termasuk APBD seperti PAD, dana infrastruktur, dan dana perimbangan.  Penurunan dana otonomi khusus pada tahun 2009
ini merupakan akibat dari adanya kebijakan pembagian dana ototnomi khusus
Provinsi Papua dan Papua Barat atas disahkannya UU No 35 Tahun 2008 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 tahun 2008 tentang perubahan
atas UU No 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua menjadi
Undang-Undang. Dalam porsi pembagian dana otonomi khusus ini 70% untuk Provinsi
Papua dan 30% untuk Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2009 ini pemerintah papua
meiliki program tambahan yang merupakan program bersama provinsi dengan
kabupaten/kota yaitu program pendidikan gratis mengingat bahwa masih rendah
tingkat pendidikan di Papua dan program pelayanan kesehatan gratis. Kemudian
untuk tahun selanjutnya komposisi danan APBD hampir sama dengan tahun lainnya
dengan perubahan yang cenderung sedikit, dan diketahui bahwa dana otonoi khusus
yang diperoleh hampir setara dengan 2% dari plafon DAU (Dana Alokasi Umum) Nasional
dan tambahan dana infrastruktur. Pada tahun 2014 dan 2015 komposisi pendapatan
APBD hampir memiliki prosentase yang sama hanya sedikit selisihnya, dan
unsur-unsur dalam APBD tersebut memiliki dana-dana penunjang yang lebih banyak.
Seperti dana perimbangan terdiri dari Bagi Hasil pajak (BHP), dana Alokasi Umum
(DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan Pendaoatan daerah yang sah
terdiri dari dana penyesuaian, dana otonomi khusus, dan dana infrastruktur.
Pada tahun 2014 Dana infrastruktur difokuskan untuk tiga sektor yaitu dinas
pekerjaan umum, dinas perhubungan, dan bantuan program khusus infrastruktur
untuk kabupaten/kota. Sedangkan untuk tahun 2015 daa terbagi untuk prospek,
KPS, gerbangmas, dan perumahan rakyat serta untuk pembagian ke kabupaten/kota.

Gambar 6. Komposisi APBD tahun 2014 dan
2015 setelah perubahan

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

                         2014                                                              2015

Pada dasarnya, perincian dari
setiap sumber-sumber penerimaan provinsi telah diatur dalam pasal 34 UU No 21
Tahun 2001. Pada pasal tersebut telah dijelaskan darimana saja pendapatan yang
ada, seperti pendapatan asli daerah berasal dari pajak, retribusi daerah, dan
pendapatan lain yang sah. Kemudiaan dana perimbangan dari dana bagi hasil
pajak, bagi hasil sumber daya alam,dana alokasi umum, dana tambahan otonomi
khusus, dan lainnya yang dalam setiap unsur didalamnya telah diberikan besaran
prosentase keterlibatan dalam anggaran pendapatan daerah Papua.  Selain itu, dari pemerintah sendiri telah
memberikan pagu atau patokan dalam setiap tahunnya untuk komposisi setiap dana
baik PAD, Dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kemudian,
tergantung bagaimana pemerintah mampu merealisasikan.

Gambar 7. APBD 2016 dan 2017

Pada
gambar diatas merupakan realisasi dari dana anggaran pada tahun 2016 dan 2017
namun hanya 1 triwulan saja. Grafik bagian kiri merupakan dana pagu dari
pemerintah dengan realisasi triwulan ke III tahun 2016, ketika memasuki
triwulan ketiga prosentase realisasi dana hampir mencapai pagu yang ada namun
mengalami penurunan dibandingan dari triwulan ketiga dengan tahun yang sama.  Menurut Bank Indnesia penurunan pada tahun ini
dikarenakan adanya kenaikan pada dana pagu APBD dari pemerintah, sehingga
membuat pemerintah sedikit kesulitan untuk mencapai realisasi dana pagu APBD
yang ditetapkan. Kemudian utuk tahun 2017 pada awal tahun tepatnya triwulan
pertama juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh
adanyaa masa transisi kepemimpinan setelah berakhirnya pilkada di 11
kabupaten/kota di Papua.